PMIPASAMANBARAT–Perjalanan cukup melelahkan dengan medan jalan cukup berat tak membuat rombongan Wakil Bupati Pasaman Barat, H Risnawanto SE, mengendurkan niatnya menuju salah satu kampung yang berada di pelosok Kecamatan Sungai Beremas, Jorong Pigogah Patibubur, sebuah kawasan yang berada di tengah belantara perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan penanam modal di daerah itu.
Kedatangan rombongan kali ini adalah untuk membezuk dua anak penderita stunting masing-masing Ahmad Fauzan (6) dan Muhamad Rizki (4) buah hati Baex Hasibuan-Masdewati dan Muhammad Ali Wahir-Maya Rumantir yang gejalanya terdeteksi oleh Bidan Desa yang bertugas di Posyandu Mawar sejak 2017 dan 2019 lalu.
Tak tanggung-tanggung, disamping membawa sejumlah stakeholder terkait pada perjalanan kali ini Wabup Risnawanto juga membawa utusan pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Unit Markas Pasaman Barat yang kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua PMI Pasaman Barat, Hayunidra SKM.
“Saya ingin melihat langsung kondisi dilapangan dengan melibatkan semua pihak baik dari pemerintahan maupun masyarakat agar kasus stunting ini benar-benar menjadi salah satu perhatian utama mengingat masih tingginya risiko di beberapa wilayah kecamatan di Pasaman Barat, ” ungkapnya disela-sela tinjauan tersebut.
Menurutnya, sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mana implementasi dari peraturan Presiden tersebut adalah telah disusunnya rencana aksi Nasional penurunan angka stunting yang jadi pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat daerah hingga level Nagari dan Jorong dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
Hal tersebut, lanjutnya, membutuhkan rencana aksi yang jelas dan terukur serta harus melibatkan seluruh unsur agar keberlangsungan hidup layak khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus, dapat tertangani dengan baik melalui sejumlah program integrasi dan intervensi.
“Sepertinya halnya Ahmad Fauzan dan Ahmad Rizki, masih banyak anak-anak yang mengalami gejala serupa dan membutuhkan pertolongan dan uluran tangan semua pihak termasuk pihak swasta,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PMI Pasaman Barat, Hayunidra SKM, mengatakan pihaknya bertekad untuk ikut terlibat dalam penanganan masalah stunting bersama-sama pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
“Penanganan stunting memang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh stakeholder terkait, semuanya harus berkolaborasi karena ada faktor-faktor komunal yang harus menjadi perhatian dalam penanganannya,” ungkap Hayunidra.
Salah satunya, lanjut dia, adalah dengan melakukan pemetaan yang akurat tentang pemicu terjadinya kasus stunting di suatu kawasan karena setiap kasus biasanya akan berbeda pula cara penanganannya.
Khusus untuk Jorong Pigogah Patibubur, ia melihat sekilas bahwa akar permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan itu terlihat jelas dari kondisi permukiman masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan.
“Pantauan lapangan ini tentu akan kami laporkan ke pihak PMI untuk menjadi kajian dalam menentukan di posisi mana keikutsertaan relawan akan dilibatkan,” ulasnya.
Ia menyebutkan, sebagai organisasi kemanusiaan PMI memiliki sejumlah layanan yang bisa diaktifkan sewaktu-waktu jika masyarakat membutuhkan seperti layanan Wash, shelter dan lain sebagainya.
“Kami akan segera membahas ini dan akan menerbitkan rencana aksi kemanusiaan untuk ditawarkan kepada pihak Pemerintah Daerah, jika disetujui maka segenap relawan PMI sudah dalam posisi siap diterjunkan dalam operasi kemanusiaan penanganan stunting di Pasaman Barat,”tutupnya.
Pantauan wartawan, Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, berada di sekitar kawasan perkebunan besar milik PT Bintara Tani yang notabene juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dalam penanganan masalah komunal seperti kasus stunting melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).
Tak jauh dari kampung tersebut, sebuah megaproyek pembangunan dermaga Teluk Tapang masih terus berlangsung yang tentu saja salah satu yang menjadi sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Jika seluruh komponen tersebut menyatu dalam suatu gerakan rencana kontingensi berkelanjutan bersama pemerintah, maka hampir dipastikan kasus stunting akan dengan mudah ditekan dan banyak generasi yang bisa diselamatkan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, H Risnawanto SE,menegaskan sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mana implementasi dari peraturan Presiden tersebut adalah telah disusunnya rencana aksi Nasional penurunan angka stunting yang jadi pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat daerah hingga level Nagari dan Jorong dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
“Untuk itu saya minta tidak ada saling lempar tanggungjawab agar upaya maksimal yang dilaksanakan bisa membuahkan hasil maksimal,” tegasnya membuka Loka Karya Pra Rembuk Stunting yang diselenggarakan untuk percepatan penurunan stunting yang digelar di aula Bapelitbangda bersama Tanoto Foundation Yayasan Cipta, Rabu (07/06).(*)